penerimaan apbd. Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini bisa didapatkan dari beberapa kegiatan. penerimaan apbd

APBD ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu tahun anggaran. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. prinsip penyusunan apbdAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat program – program yang. Transaksiyang dicatat: 1. Menciptakan efisiensi dan keadilan barang dan jasa. Anggaran ini disajikan terlebih dahulu sebelum anggaran belanja. Pemerintah daerah memberikan subsidi b. Pada sisi APBD, Realisasi Pendapatan wilayah. Pasal 6 Batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) tidak termasuk: a. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Ribu Rupiah), 2019-2021. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua PendapatanPAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatam daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan yang di tanggung dalam perubahan APBD (Fathony, 2011). Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Daerah; dan d. Pembiayaan netto tersebut diambil dari sisi penerimaan sebesar Rp1,83 triliun dikurangi pengeluaran sebesar. APBD-P 2015 pada Pemda yang disurvei menunjukkan bahwa penerimaan triwulan I sebesar 20%, triwulan II menjadi 48%, triwulan III sebesar 71%, dan triwulan IV mencapai 95% dari target penerimaan. Pengeluaran rutin Rp 26. Menurut penjelasan Kusumawardani dalam Ekonomi Kelas 11 (2009:22), tujuan dari penyusunan APBN dan APBD adalah untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Jl. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - Retribusi jasa Umum. Pendapatan Retribusi Daerah. 1. Sumber pendapatan negara dari hibah. 5. Sumbangan terbesar pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp8,11 triliun (8,22 % dari target), dengan porsi sebesar 95,66 % terhadap total pendapatan APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur sebesar 32,8 Triliun resmi disahkan pada sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim. Tahun 2021. Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa Anggaran. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan. 2) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan fungsi APBN adalah. Anggaran ini disajikan terlebih dahulu sebelum anggaran belanja. Fungsi dan tujuan APBN sebagai berikut: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. APBD sendiri disusun sebagai. 8. 4. 680,60 M:. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Dengan adanya APBD, maka tingkat penyelewengan, pemborosan dan kesalahan. Catatan: - 2022 Data APBD - Terjadi perubahan format rincian jenis penerimaan sejak tahun 2022. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Landasan untuk menentukan pendapatan serta pengeluaran. Sumbangan PAD (share) terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 2003-2007 masih. penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan. Pasal 22Perubahan APBD Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran (PFK) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Analisis Laporan. Pendapatan lainnya yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari. Jadi, tujuan dari penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan belanja negara. Pembahasan Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan,. Mekanisme Penyusunan APBD . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat [1] APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31. 225,0 M. Penyusunan APBD ini harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Anggaran negara dan daerah memiliki kebijakan, serta memperhatikan keadilan dan kepatutan. . Soal APBN dan APBD Kelas 11 – Halo sobat Dinas. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menyebut kinerja APBD tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Panduan Teknis Bendahara Penerimaan adalah dokumen yang berisi pedoman dan prosedur bagi bendahara penerimaan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka di era digital. 1) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 2 TUJUAN Tujuan disusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 diantaranya : 1. Berdasarkan beleid ini, PNBP ialah pungutan yang dibayar individu atau badan tertentu dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan. Dari sumber penerimaan APBD di atas, yang termasuk Dana Perimbangan adalah butir…. Gender. Sumber penerimaan dan pendapatan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yang terdiri atas: Tujuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. Penerimaan Pembiayaan Daerah: 60,21 M: 0,00 M: 0. MENGENAL APBD LEBIH DEKAT : PENDAPATAN DAERAH. Fungsi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 1. laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 Kedua laporan ini merupakan syarat tambahan dari dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan MenteriSumber penerimaan APBD ini meliputi anggaran belanja, anggaran pendapatan, dan pembiayaan yang didapatkan dari pendapatan hasil daerah (PAD), dana perimbangan, serta pendapatan lain yang sah. Kata Kunci: Keuangan Negara/Daerah; Pertanggungjawaban APBD; Kerugian Negara. 00 WIB)Perencanaan perkiraan penerimaan APBD yang selama ini dilakukan pada umumnya dihitung berdasarkan asumsi penambahan anggaran sebesar 10 sampai 30 persen dari anggaran tahun sebelumnya untuk mendanai kebutuhan belanjanya. Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada. (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan A . 395. Ekonomi Kelas 11 Bab 6 APBN dan APBD mencakup tiga Kegiatan Pembelajaran. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas- tugas desentralisasi. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Pengeluaran pembangunan Rp 16. Tahun 2021: APBD. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD (UU Nomor 17 Tahun 2003). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Hasil yang didapat bisa surplus. Dalam Permendagri No. Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah) 2016 2017 2018; Kab. c:usersendesktopperbup 2perbupperbup 2016 pdfperbup apbdlampiran fixlampiran ii. id, inilah rekomendasi contoh soal-soal ekonomi kelas 10, 11, dan 12 SMA untuk Ujian Akhir Semester (UAS), soal Ujian Tengah Semester (UTS) genap, ganjil, gasal. Ekonomi dan Perdagangan. Sumber Penerimaan APBD. 28 tahun 2009 pasal 2 yang membagi pajak daerah diperoleh pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota. Sumber pendapatan atau penerimaan daerah di APBD yang sah antara lain: Dana Alokasi Umum. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Sumber penerimaan APBD secara garis besar dibedakan menjadi 2 yakni Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. - Retribusi Jasa Usaha. Nilai serapan/realisasi pendapatan dan/ atau belanja terhadap anggaran pada APBD Murni pemda tersebut berada di luar batas normal sebaran pendapatan/belanja seluruh pemda secara nasional yang. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh. Mekanisme penyusunan APBD (Pasal 18):Namun data dari I-Account APBD yang tersalur Rp937,24 M atau 90,94 persen, pendapatan APBN hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Lampung. 2 Kontribusi PAD terhadap APBD Kota Bukittinggi Tahun PAD APBD Kontribusi. 5. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki dua komponen sesuai dengan namanya, yaitu komponen penerimaan atau pendapatan dan komponen pengeluaran atau belanja. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. MENGENAL APBD LEBIH DEKAT : PENDAPATAN DAERAH. d. subsidi daerah otonom. 000,00: 6. Berdasarkan analisis pembiayaan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019, diperoleh perkiraan penerimaanAnggaran tersebut merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Pada Dinas Pendidikan Kota Padang tidak terdapat proses akuntansi. Kedua : Komponen Penerimaan dan Belanja Negara , Pengaruh APBN pada pembangunan Ekonomi. APBD Perubahan Kabupaten Bogor 2023 Disepakati, Penerimaan Pendapatan Naik jadi Rp 9,4 Triliun. Walupun bukan sebagai penerimaan utama, namun retribusi parkir memiliki peluang menjadi penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah sekaligus APBD. Jika DAU bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat kemandirian daerah. 467. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; 5. Unsur APBD. APBD/DPA • SP2D • SKP DAERAH • STS • TAGIHAN • BuktiPenerimaanKas • BuktiPengeluaranKas • BuktiMemorial / PengakuanAkrual • JurnalPenerimaan. (3) Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Kupang Menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah), 2018-2020 « back. bertambahnya hibah atau pinjaman dari luar negeri 8. Penelitian ini menganalisis penerimaan pajak daerah kota/kabupaten se-Indonesia dan kontribusinya terhadap PAD setelah berlakunya Undang-. Hasil penelitian Muliana (2009) juga me-Fungsi APBD. APBD yang berprinsip pada. Menyediakan Anggaran Kesehatan 10% dari total belanja (Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan); f. Berdasarkan Undang-Undang No. 2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. Pendapatan Asli Daerah: 79 677 543 259,00: 97 951 207 914,00: 136 362 281 618,00: 1. Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus dikelola dalam APBD; 2. b. Selain itu, tujuan dari penyusunan APBN juga disebut sebagai pertanggungjawaban pemerintah ke. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan. 16. 3 Prosedur Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di Bendahara. 13. 4 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4 3 1 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 4 3 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 4 3 2 01 Penerimaan. Hasil yang didapat bisa surplus atau defisit. menyimpan uang daerah; g. Menyediakan Anggaran Pendidikan 20% dari total belanja APBD (UU Nomor 20 Tahun 2003); e. com - Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri karena memiliki realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tertinggi. Realisasi pendapatan APBD provinsi tahun 2021 sebesar 99,52 persen atau Rp354,75 triliun. Penerimaan Asli Daerah: 171 405 340 254,24: a. Pada materi IPS kali ini, teman-teman juga bisa mengenali perbedaan APBN dan APBD dengan mengetahui penjelasan. Pendapatan domestik terdiri dari pendapatan sektor minyak dan gas (migas)dan sektor non-migas. Nah, berikut macam-macam pos penerimaan APBD. Adanya APBD membuat pemerintah daerah mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang akan diterima dan dikeluarkan selama satu tahun. Berikut ini data penerimaan dan pengeluaran negara tahun 2003 (dalam milyar rupiah) Penerimaan dalam negeri Rp 342. Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Bupati. Fungsi Pengawasan APBD merupakan pedoman bagi DPRD, BPK, dan instansi pelaksanaan pengawasan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut Permendagri No. Penerimaan anggaran yang berasal dari APBN/APBD. mengesahkan DPA-SKPD; c. Tahun 2021. d. . Diperlukan sebuah sistem kerjasama untuk optimalisai penerimaan. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan 7. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, target pendapatan daerah sebesar Rp 33,52 triliun. Nah, kalau APBD sudah ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dijalankan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati/walikota. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah adalah dengan melihat besarnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berikut ini adalah sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1) PAD 2) Dana Bagi Hasil 3) Retribusi Dari sumber penerimaan APBD di atas, yang termasuk Dana Perimbangan adalah butir. Data Akun TKDD pada postur APBD merupakan data yang dilaporkan pemda ke SIKD, TKDD yang telah disalurkan DJPK ke. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. 017,12 M: 10. . 000,00: 6. Soal APBN dan APBD Mapel Ekonomi Kelas 11 SMA/MA - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal APBN dan APBD Mapel Ekonomi Kelas 11 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. sumber penerimaan utama dari pendapatan asli daerah ialah pajak daerah dan retribusi daerah, kedua. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas. Fungsi stabilisasi. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari. 1 pt. Pos pembiayaan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) muncul pada era pasca reformasi. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. n APBD APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara didaerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Struktur APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2003-2007 Dari gambaran struktur APBD NTB selama 5 (lima) tahun anggaran, pada sisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Disini APBD sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah. 04:. 1 Jenis-Jenis APBD Pasal 79 undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 3 dan 4 undang-undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 157 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusiIklan. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah (DSCR paling sedikit 2,5);. Penerimaan PNBP Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi di Jawa Timur (Menurut Fungsional Kementerian/Lembaga). 6. Pengaruh dari variabel independen terhadap belanja APBD dan fenomena flypaper effect dapat menunjukkan perilaku. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana di katakana oleh Santoso (1995 : 20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan. 296. Data series subyek Keuangan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD Kabupaten Pemalang (Rupiah) 2019 2020 2021; PENDAPATAN DAERAH: 2 587 767 954 870,00: 2 448 328 687 560,00: 2 605 036 997 160,00: Pendapatan Asli Daerah: 350 559 128 770,00: 328 333 099 500,00: 365 401 063 510,00. Retribusi juga merupakan faktor yang yang sangat penting dalam kontribusi dan peran sertanya agar dapat menunjang pemerintah daerah. Selanjutnya, ada hibah yang menjadi sumber pendapatan negara. Pajak Provinsi: Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok. Sumber penerimaan APBD bisa berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Pendapatan Daerah lainnya yang. Antara lain perlu dilakukan monitoring terhadap pembayaran pajak melalui APBD dan penerapan pajak-pajak daerah yang tidak memberatkan atau terjadi duplikasi. Adapun, penerimaan dari pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp 3,2 triliun. Realisasi Pendapatan Pemerintah (Ribu Rupiah) 2020. Dengan APBD maka pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari. Penerimaan Pembiayaan Daerah: 15,28 M: 39,86 M: 260. Ekspor-Impor. Cara penyusunan APBD Penyusunan APBD melibatkan. JAKARTA, KOMPAS. Tergantung kondisi APBD yang deficit atau surplus (Penerimaan – Belanja). SK Kepala Daerah Tentang PPKD. Sumber-sumber penerimaan APBD berasal dari PAD, Dana perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah. 1 Pajak Daerah. Dana alokasi khusus. Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD adalah. Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribu Rupiah) 2019 2020 2021; Kab. Disini APBD sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah. 00: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya: 60,21 M: 0,00 M: 0.